Skandal Penyadapan Listyo Sigit, Ujian Legasi Jokowi dan Integritas Keamanan Negara

Skandal Penyadapan Listyo Sigit, Ujian Legasi Jokowi dan Integritas Keamanan Negara

Akuratlampung.com – Penetapan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto langsung memicu gelombang spekulasi. Publik dengan cepat mengaitkan skandal ini dengan mantan Presiden Joko Widodo, memunculkan narasi bahwa ini adalah akhir dari napas politik Jokowi. Namun, menyimpulkan hal tersebut saat ini dinilai terlampau dini; sesuatu yang tampak logis di mata publik belum tentu berbanding lurus dengan kebenaran hukum.

Tidak dapat dimungkiri bahwa Listyo Sigit adalah figur sentral dalam era pemerintahan Jokowi. Menjabat sebagai Kapolri terlama pasca-reformasi—dari Januari 2021 hingga Oktober 2025—kedekatan institusional dan personal keduanya yang telah terbangun sejak di Solo membuat publik sulit memisahkan mereka. Meski demikian, kedekatan tidak bisa serta-merta dijadikan bukti keterlibatan. Status tersangka yang disandang Listyo tidak otomatis mengonfirmasi bahwa Jokowi mengetahui, apalagi menginstruksikan, operasi penyadapan tersebut. Terdapat garis pembatas yang tegas antara asumsi politik dan pembuktian hukum.

Sepanjang karier politiknya, Jokowi telah berkali-kali menghadapi upaya pembunuhan karakter (character assassination). Mulai dari isu asal-usul keluarga, tudingan PKI, polemik ijazah, hingga namanya yang ikut terseret dalam pusaran skandal haji mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Namun, vonis “kematian politik” yang kerap digaungkan para kritikusnya tidak pernah menjadi kenyataan. Ia tetap mencetak sejarah sebagai satu-satunya tokoh yang sukses menapaki tangga kekuasaan dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden dua periode. Bahkan setelah purnatugas pada 2024, kediamannya tetap menjadi magnet dan pusat gravitasi politik.

Akan tetapi, skandal kali ini berada pada dimensi yang sepenuhnya berbeda. Jika serangan-serangan terdahulu lebih banyak menyasar identitas dan reputasi pribadi, kasus ini menyentuh urat nadi keamanan negara: dugaan penyalahgunaan instrumen kekuasaan untuk memata-matai Presiden yang tengah menjabat.

Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, operasi penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025–2026 tanpa melalui prosedur yang sah. Kasus ini semakin krusial setelah penyidik menemukan indikasi penghapusan data hasil penyadapan dan menetapkan tiga tersangka utama, termasuk Jenderal (Purn) Listyo Sigit.

Dalam menyikapi kasus ini, narasi publik tidak seharusnya dipersempit menjadi sekadar arena pertarungan politik antara kubu Jokowi dan Prabowo. Jika penyadapan ilegal terhadap kepala negara, pejabat, aktivis, hingga jurnalis ini terbukti benar, maka yang sedang dipertaruhkan adalah perlindungan hak privasi warga negara dan integritas institusi keamanan secara keseluruhan.

Jokowi mungkin tidak akan tumbang semudah yang dibayangkan, namun warisan kepemimpinannya kini tengah diuji secara terbuka oleh tindakan orang-orang yang pernah ia berikan otoritas strategis. Sejarah kelak akan mencatat kebenaran berdasarkan proses peradilan yang transparan, bukan dari ramalan partisan. Membiarkan hukum bekerja secara independen adalah langkah paling rasional sebelum menjatuhkan vonis akhir pada siapa pun. (*)