Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
PemerintahanBerandaBeritaNasionalPendidikan

Perkuat Ekosistem Digital Daerah, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan Ikuti Pembelajaran Nasional LAN

7666
×

Perkuat Ekosistem Digital Daerah, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan Ikuti Pembelajaran Nasional LAN

Sebarkan artikel ini
Perkuat Ekosistem Digital Daerah, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan Ikuti Pembelajaran Nasional LAN
Example 468x60
banner 468x60
banner 468x60

Perkuat Ekosistem Digital Daerah, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan Ikuti Pembelajaran Nasional LAN

BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti agenda Pembelajaran Transformasi Digital Nasional bertajuk “Peran Strategis Pimpinan Tinggi” yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) secara virtual, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan ini berfokus pada tiga pilar utama pembangunan modern: penguatan ekonomi digital, komunikasi politik, dan advokasi kebijakan publik.

banner 336x280

Forum strategis tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Edwin Hidayat Abdullah, serta Guru Besar UIN sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi.

Dalam pemaparannya, Edwin Hidayat Abdullah membeberkan dinamika dan tantangan ekonomi digital Indonesia. Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem digital yang resilient (tangguh), independent (mandiri), dan sovereign (berdaulat).

Untuk mencapai hal tersebut, Edwin memperkenalkan konsep 6C sebagai strategi penyelarasan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat:

  • Connectivity: Perluasan konektivitas infrastruktur digital.

  • Capital: Akses pembiayaan dan dukungan inovasi.

  • Competency: Peningkatan talenta dan SDM digital.

  • Commerce: Akselerasi perdagangan berbasis digital.

  • Compliance: Kepastian hukum dan regulasi yang kondusif.

  • Catalysis: Pendorong daya saing industri teknologi domestik.

Sementara itu, Prof. Burhanuddin Muhtadi menyoroti pentingnya komunikasi politik dalam penyusunan kebijakan. Ia menggarisbawahi bahwa kebijakan yang unggul secara teknokratik belum tentu sukses di lapangan jika tidak memiliki dukungan politik (political buy-in) dan kepercayaan publik.

“Keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan membangun koalisi, memahami aspirasi konstituen, komunikasi publik yang terarah, serta manajemen krisis yang adaptif. Lembaga legislatif harus dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam regulasi, anggaran, dan representasi publik,” tegas Burhanuddin.

Keikutsertaan Sekdaprov Marindo Kurniawan dalam forum nasional ini menjadi komitmen Pemprov Lampung untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan birokrasi daerah.

Pemahaman yang mendalam mengenai dinamika kebijakan dan ekonomi digital diharapkan dapat diimplementasikan dalam perumusan kebijakan daerah—memastikan bahwa transformasi digital di Provinsi Lampung berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. (*)

Perkuat Ekosistem Digital Daerah, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan Ikuti Pembelajaran Nasional LAN

banner 336x280
Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Di Balik Prestasi WTP Mesuji, Bom Waktu Korupsi di Anggaran PUPR 2024. Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.
Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.

Catatan: Deskripsi langsung menyoroti kata kunci utama: korupsi, PUPR Mesuji, WTP, BPK, solar fiktif, dan APBD 2024.

Berita

KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat. membongkar dugaan korupsi sistematis dalam Rencana Umum Pengadaan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Pesawaran untuk APBD 2024. Dengan total anggaran Rp 2,45 miliar, analisis mengungkap modus operandi busuk seperti penggelembungan harga (mark-up) brutal pada sewa alat berat dan pakaian dinas, serta pemecahan puluhan paket pengadaan untuk menghindari lelang terbuka. Dugaan semakin diperkuat dengan alokasi anggaran swakelola yang tidak wajar dan berpotensi fiktif. Kepala Dinas DLH, Dra. Linda Sari, M.M., memilih bungkam saat dikonfirmasi, menambah kecurigaan publik atas praktik lancung yang merugikan keuangan negara.

error: Content is protected !!