Dugaan korupsi masif di Disdik Lampung Selatan terbongkar. Temuan BPK RI catat kerugian negara miliaran rupiah lewat modus pecah paket proyek dan manipulasi tender.
Hukum & Kriminal
Hukum & Kriminal
Percepat Layanan & Selesaikan Konflik Lahan, Komisi I DPRD Lampung Desak Kanwil BPN Lampung
Komisi I DPRD Lampung mengunjungi Kanwil BPN Lampung, Senin (31/8/2026), untuk membahas penyelesaian konflik pertanahan (seperti kasus Way Dadi) dan mendorong percepatan pelayanan sertifikasi tanah serta program PTSL demi kepastian hukum masyarakat.
POLEMIK KEPEMIMPINAN BPBD TANGGAMUS: EMPAT BULAN KALAK SAKIT TANPA PLT, PENGELOLAAN ANGGARAN BENCANA TERANCAM BAYANG-BAYANG LEGALITAS
Polemik kepemimpinan BPBD Tanggamus: Kepala Pelaksana sakit 4 bulan tanpa penunjukan Plt. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait ancaman kemacetan birokrasi dan legalitas pencairan anggaran bencana daerah.
Dugaan Bancakan Rp14,7 Miliar Diskominfotik Lamsel, Dari Anggaran Siluman Hingga Pembungkaman Pers
Dugaan manipulasi pagu anggaran Rp14,7 M Diskominfotik Lampung Selatan. Mengungkap modus pecah paket ATK hingga dana miliaran pembungkam pers.
TANGGAMUS DARURAT KORUPSI: Dari Skandal SPPD Nyangklak hingga Pesta Anggaran Fiktif dan Kartel Proyek DPRD 2025
Aroma korupsi kembali guncang DPRD Tanggamus. Dari skandal SPPD fiktif 2021 yang mandek, hingga temuan mark-up ekstrem APBD 2025 dan kartel proyek. Baca selengkapnya!
SKANDAL PROYEK DAMKAR TANGGAMUS: Indikasi Kuat Tender Kurung, Perusahaan Alamat Fiktif Gasak Rp 1,27 Miliar
Skandal dugaan KKN dan indikasi ‘tender kurung’ mewarnai proyek Pembangunan Gedung Damkar Kabupaten Tanggamus senilai Rp 1,27 miliar. Proyek di bawah naungan Dinas PUPR ini disorot tajam setelah dimenangkan oleh perusahaan pemborong yang diduga kuat beralamat fiktif. Publik mendesak Kejari Tanggamus segera turun tangan.
Tepis Tudingan LSM Fokal, Sekdaprov Lampung Luruskan Polemik Status Lahan Jalan Ryacudu
Pemprov Lampung luruskan polemik status lahan Jalan Ryacudu. Sekdaprov Marindo Kurniawan tegaskan tidak ada surat bertentangan & lahan bukan aset daerah.
Skandal Miliaran Anggaran DLH Lampung, Modus Perjalanan Dinas Fiktif, Mark-Up Katering, hingga Vendor Afiliasi Ditelanjangi!
Bongkar dugaan korupsi anggaran DLH Lampung TA 2025–2026! BPK & FAGAS soroti rekayasa SPPD fiktif, mark-up katering, hingga vendor E-Katalog bermasalah. Simak analisisnya!
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.