Ujian Rp1 Triliun Infrastruktur Lampung: Mengawal Kualitas Jalan Usai Temuan BPK
BANDAR LAMPUNG – Anggaran bernilai fantastis tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas pembangunan. Pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung mengalokasikan dana jumbo sebesar Rp1,0849 triliun untuk mengeksekusi sekitar 30 paket pekerjaan jalan. Nilai strategis ini menuntut standar pengawasan yang berlapis, terlebih setelah adanya catatan krusial dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun sebelumnya.
Alarm dari Temuan BPK 2025
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 11/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.03/01/2026 tentang Pengelolaan Belanja Daerah TA 2025, ditemukan permasalahan senilai Rp3,16 miliar pada proyek di lingkungan Dinas BMBK. Akar permasalahannya bermuara pada dua hal fundamental dalam konstruksi: kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi yang dipersyaratkan.
Meskipun rapor merah di tahun 2025 tidak serta-merta memvonis bahwa proyek 2026 akan bermasalah, temuan tersebut harus menjadi peringatan keras. Dalam proyek infrastruktur, kekurangan volume dan penyimpangan spesifikasi teknis—seperti mutu material, ketebalan, dan komposisi—bukanlah persoalan administratif sepele. Hal ini secara langsung mengancam ketahanan fisik jalan. Ketika jalan lebih cepat rusak akibat deviasi spesifikasi, siklus pemeliharaan akan datang lebih awal dan kembali menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan kembali mengelola dana lebih dari Rp1 triliun, kualitas tata kelola BMBK Provinsi Lampung kini diuji. Rentetan temuan di masa lalu memunculkan tuntutan publik akan adanya perbaikan sistemik pada setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga serah terima.
Untuk memastikan APBD terserap secara efisien dan tepat mutu, instrumen pengendalian berikut wajib berjalan optimal:
-
Validasi Dokumentasi Pengukuran: Setiap volume pekerjaan yang diklaim harus dibuktikan dengan dokumentasi lapangan yang memadai dan akurat.
-
Konsistensi Uji Mutu Material: Pemeriksaan kualitas bahan baku dan hasil pekerjaan wajib dilakukan secara ketat dan konsisten sesuai standar teknis kontrak.
-
Optimalisasi Pengendalian Berlapis: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, hingga pelaksana di lapangan harus menjalankan tanggung jawab tanpa toleransi terhadap kelalaian.
-
Syarat Ketat Pembayaran: Pencairan dana dari pemerintah hanya boleh direalisasikan untuk pekerjaan yang seratus persen terbukti memenuhi klausul kontrak.
Di sisi lain, pemerintah daerah tidak perlu bersikap defensif terhadap sorotan publik. Sorotan ini adalah bentuk partisipasi warga yang memiliki kepentingan langsung terhadap kualitas jalan di wilayahnya. Keterbukaan informasi mengenai detail paket pekerjaan, nilai kontrak, nama penyedia jasa, hingga progres di lapangan justru akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pada akhirnya, kesuksesan pembangunan infrastruktur tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan atau seberapa banyak proyek yang diresmikan. Ukuran mutlaknya adalah apakah pekerjaan yang dibayar menggunakan uang rakyat benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat jangka panjang.
Dana Rp1,0849 triliun adalah momentum emas untuk membenahi konektivitas Provinsi Lampung. Jangan sampai yang besar hanya nilai anggarannya, sementara kualitas jalannya justru tertinggal. *Red
