Kawal Instrumen Fiskal Pro-Rakyat, DPRD Lampung Bedah Arah Kebijakan APBD 2027, Tekankan Optimalisasi PAD Tanpa Bebani Masyarakat hingga Pemerataan Infrastruktur

Kawal Instrumen Fiskal Pro-Rakyat, DPRD Lampung Bedah Arah Kebijakan APBD 2027, Tekankan Optimalisasi PAD Tanpa Bebani Masyarakat hingga Pemerataan Infrastruktur

BANDAR LAMPUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terus memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran dalam mengawal arah pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui gelaran Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (21/10/2026).

Sidang paripurna ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, serta para pimpinan instansi vertikal dan kepala perangkat daerah terkait.

Sebagai tahapan krusial dalam siklus pembentukan produk hukum anggaran daerah, penyampaian pemandangan umum ini menjadi instrumen check and balance dari lembaga legislatif untuk membedah postur, asumsi makro, serta prioritas pembangunan yang diajukan pihak eksekutif.

Dalam forum tersebut, delapan fraksi DPRD Provinsi Lampung secara bergantian menyampaikan catatan kritis, evaluasi, dan rekomendasi strategis melalui masing-masing juru bicaranya:

• Fraksi Partai Gerindra: Rahmat Visa Ridi Arifin, S.M.

• Fraksi PDI Perjuangan: Edward Rasyid, S.H.

• Fraksi Partai Golkar: Mustika Bahrum, S.E., M.M.

• Fraksi PKB: Abdul Aziz

• Fraksi Partai NasDem: H. Jasroni, S.Sos., M.M.

• Fraksi Partai Demokrat: Muhammad Khadafi Azwar, S.H., M.H.

• Fraksi PAN: Hj. Diah Dharma Yanti, S.H., M.H.

• Fraksi PKS: Juru Bicara Fraksi PKS

Secara substansial, seluruh fraksi di DPRD Provinsi Lampung menyuarakan benang merah yang sejalan dalam mengarahkan kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan riil masyarakat. Terdapat tiga pilar utama yang menjadi titik tekan seluruh fraksi:

1. Optimalisasi PAD Berbasis Inovasi Tanpa Membebani Masyarakat Fraksi-fraksi mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk lebih kreatif dan progresif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan target pendapatan daerah ditekankan agar tidak ditempuh melalui kebijakan instan yang menambah beban ekonomi warga, melainkan melalui digitalisasi sistem perpajakan daerah, penertiban kebocoran retribusi, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berkeadilan Mengingat posisi geografis Lampung sebagai sentra produksi pangan dan jalur nadi logistik Sumatera, lintas fraksi menuntut adanya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar hingga ke wilayah penyangga dan pedesaan. Kemantapan jalan provinsi, penguatan jaringan irigasi pertanian, serta konektivitas antarwilayah dinilai menjadi kunci utama untuk menekan biaya logistik dan menggerakkan roda perekonomian daerah secara merata.

3. Efisiensi Belanja Daerah dan Fokus Pengentasan Kemiskinan DPRD Provinsi Lampung menggarisbawahi pentingnya pergeseran paradigma anggaran dari sekadar rutinitas birokrasi menuju belanja yang berorientasi pada hasil (output dan outcome). Pemerintah daerah diminta memangkas belanja operasional yang bersifat seremonial dan mengalokasikannya secara presisi pada program pelayanan dasar publik, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan sosial, serta percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Seluruh masukan, koreksi, dan pertanyaan strategis yang telah disampaikan oleh delapan fraksi tersebut menjadi landasan formal bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyempurnakan draf Raperda APBD 2027. Sesuai mekanisme tata tertib persidangan, agenda pembahasan akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna berikutnya yang beragendakan penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Gubernur Lampung atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung.

Melalui pembahasan yang cermat, objektif, dan konstruktif antara legislatif dan eksekutif, DPRD Provinsi Lampung memastikan agar struktur APBD Tahun Anggaran 2027 dapat tersusun secara efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan dampak kesejahteraan yang nyata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Bumi Ruwa Jurai. (*)