Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyambangi kediaman calon peserta didik Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung di Telukbetung Utara guna memastikan kesiapan akademik jelang MPLS sekaligus mengintegrasikan bantuan hunian layak (BSPS).

Peringati Harganas ke-33, Wagub Lampung Jihan Nurlela dan BKKBN perkuat ketahanan keluarga serta peran ayah guna cetak SDM unggul menuju Indonesia Emas.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri pelantikan pengurus Majelis Wilayah KAHMI dan FORHATI Lampung periode 2026–2031 di Mahan Agung guna memperkuat sinergi pembangunan ekonomi dan SDM daerah.

Gubernur Lampung bersilaturahmi dengan para pemuka adat Sai Batin Lima Makhga Way Handak di Mahan Agung guna menyelaraskan pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, dan pelestarian budaya daerah.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela didampingi Sekda Marindo Kurniawan dan anggota DPRD Provinsi Lampung menemui langsung massa aksi PMII untuk berdialog terbuka serta mengawal tuntutan strategis mahasiswa ke pemerintah pusat.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memimpin Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 di Bandar Lampung dengan menerjunkan 8.619 petugas ke 15 kabupaten/kota.

DUGAAN KORUPSI DINAS KESEHATAN TANGGAMUS: Proyek Diatur, Anggaran Janggal, Puskesmas Diduga Diperas. Dugaan korupsi sistematis di Dinas Kesehatan Tanggamus terbongkar. Melibatkan pengaturan lelang proyek DAK, kejanggalan anggaran miliaran, hingga dugaan pungli yang menyasar 24 Puskesmas. Nama Kepala Dinas Taufik Hidayat menjadi sorotan utama.

Aroma Busuk Korupsi di Proyek Pasar Tematik: Puluhan Miliar Uang Rakyat Terancam Lenyap. Dugaan korupsi mega proyek Pasar Tematik Wisata Lampung Barat senilai Rp 68 miliar mencuat. Nama PPK Salaffudin terseret dalam pusaran sengkarut, mulai dari modus pemecahan paket hingga nilai kontrak yang fatalnya melebihi HPS.

Sengkarut Proyek Pasar Tematik Rp 68 Miliar, Nama PPK Salaffudin di Pusaran Dugaan Korupsi. Skandal proyek Pasar Tematik Rp 68 Miliar di Lampung Barat terungkap. Simak kejanggalan fatal pengadaan barang dan jasa yang menyeret PPK Salaffudin, termasuk dugaan kolusi dan kontrak yang melanggar aturan lelang.

Membongkar Dugaan Pesta Pora Anggaran Siluman di DPRD Tanggamus: Rp 32 Miliar APBD 2024 di Bawah Bayang-Bayang Korupsi. Investigasi mendalam mengungkap bagaimana APBD 2024 DPRD Tanggamus senilai Rp 32 Miliar diduga sarat penyelewengan. Temukan rincian anggaran media yang fantastis, pelanggaran aturan pengadaan, dan modus “dana sosialisasi” yang berpotensi merugikan negara. LSM Tunas Bangsa desak KPK dan Kejaksaan turun tangan.