Dorong Transparansi Dana BOS dan Karakter Siswa, Bupati Parosil Siapkan Sistem Sekolah Integritas di Lampung Barat
- account_circle Rivan Firmansyah
- calendar_month 4 jam yang lalu
- visibility 8
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Dorong Transparansi Dana BOS dan Karakter Siswa, Bupati Parosil Siapkan Sistem Sekolah Integritas di Lampung Barat
LAMPUNG BARAT — Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus mendorong reformasi tata kelola pendidikan di daerahnya melalui penerapan sistem Sekolah Integritas. Langkah strategis tersebut ditempuh usai Parosil bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat melaksanakan kunjungan studi tiru ke SMP Negeri 27 Semarang, Jawa Tengah, Kamis (5/11/2026).
Kunjungan kerja ini dirancang bukan sekadar menjadi agenda seremonial untuk melihat praktik pengelolaan sekolah di daerah lain, melainkan sebagai upaya konkret memboyong pola tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas ke Bumi Sekala Bekhak. Parosil menginginkan institusi sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar akademik, tetapi juga menjadi ekosistem yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab.
“Apa yang kita bawa pulang bukan sekadar oleh-oleh studi tiru, tetapi sistem yang akan kita terapkan. Kalau Semarang bisa, Lampung Barat juga harus bisa,” tegas Parosil.
Salah satu sorotan utama Bupati dalam pembenahan tata kelola ini adalah keterbukaan manajemen keuangan sekolah, khususnya terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurutnya, pengelolaan dana BOS bukanlah hal yang patut dirahasiakan, melainkan harus dijalankan secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Melalui keterbukaan informasi tersebut, alokasi dan realisasi anggaran sekolah dapat diketahui, dipantau, serta dipertanggungjawabkan bersama guna mencegah potensi penyimpangan. Selain transparansi anggaran, Parosil menekankan pentingnya pelibatan aktif siswa maupun orang tua dalam mengawasi jalannya kegiatan sekolah demi terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat dan taat aturan.
Ia juga mengingatkan bahwa nilai integritas tidak cukup hanya diajarkan sebagai materi teoretis di ruang kelas. Kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keterbukaan harus dipraktikkan secara nyata hingga mengakar menjadi budaya sehari-hari melalui keteladanan langsung dari kepala sekolah serta dewan guru.
Berdasarkan hasil peninjauan di SMP Negeri 27 Semarang, terdapat tiga praktik utama yang menjadi fokus Pemkab Lampung Barat untuk segera diadopsi di daerah, yakni:
Transparansi penuh dalam sistem pengelolaan manajemen dan anggaran sekolah.
Pelibatan aktif peserta didik dalam menyuarakan aspirasi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan internal.
Keteladanan nyata dari kepala sekolah dan guru dalam membangun karakter serta budaya integritas.
Sebagai tindak lanjut konkret, Parosil menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Barat untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) penerapan Sekolah Integritas. Program ini direncanakan bergulir pada tahun ajaran mendatang dengan menetapkan sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai sekolah percontohan (pilot project).
Langkah proaktif Pemkab Lampung Barat tersebut disambut positif oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 27 Semarang Sutadi, M.Pd., memaparkan bahwa kunci keberhasilan sekolah berintegritas terletak pada konsistensi pembiasaan karakter, keteladanan tenaga pendidik, serta tata kelola manajemen yang akuntabel.
Melalui tindak lanjut hasil studi tiru ini, Parosil berharap penerapan Sekolah Integritas dapat menjadi titik awal transformasi pendidikan di Lampung Barat. Dengan perpaduan tata kelola yang terbuka, pengawasan partisipatif, dan keteladanan guru, sekolah diharapkan mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga jujur, berkarakter kuat, dan bertanggung jawab. (*)
Penulis Rivan Firmansyah
Menyajikan berita secara objektif, berimbang, dan faktual. Memerangi penyebaran berita bohong (hoaks). Memberikan wawasan mendalam melalui data jurnalistik dan investigasi. Seluruh anggota redaksi wajib menerapkan prinsip jurnalistik 5W+1H (Apa, Siapa, Kapan, Di Mana, Mengapa, Bagaimana).

Saat ini belum ada komentar