Sah! DPRD dan Pemprov Lampung Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Berpredikat WTP
- account_circle Rivan Firmansyah
- calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
- visibility 6
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sah! DPRD dan Pemprov Lampung Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Berpredikat WTP
BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan ini menjadi tonggak krusial dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah menuju percepatan pembangunan.
Pengesahan tersebut diketuk palu dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Kamis (30/07/2026).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi atas dedikasi pimpinan dan anggota dewan, khususnya Badan Anggaran (Banggar) dan jajaran Komisi yang telah merampungkan pembahasan dengan maksimal.
“Persetujuan ini adalah wujud nyata dari solidnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, dokumen Raperda ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Fokus kita tetap satu, yakni mewujudkan masyarakat Lampung yang semakin sejahtera,” tegas Gubernur Mirza.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, melaporkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan APBD 2025 berjalan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat serapan anggaran yang optimal serta keberhasilan Pemprov Lampung mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Meski demikian, untuk penyempurnaan kualitas pembangunan di masa mendatang, Banggar DPRD memberikan empat catatan dan rekomendasi strategis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD):
Tata Kelola dan Perencanaan: Belanja pegawai harus dievaluasi agar proporsional dan patuh hukum. Bappeda diminta memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data riil dari RPJMD hingga APBD. Sementara BPKAD dan Biro Pengadaan Barang/Jasa didorong mempercepat penataan aset serta memaksimalkan transaksi via e-Katalog.
Pendapatan dan Ekonomi: Bapenda didesak segera menetapkan target pajak alat berat dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Seluruh OPD penghasil retribusi diwajibkan menekan belanja operasional guna memperluas ruang fiskal bagi program-program produktif yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat.
Infrastruktur & Mitigasi: Dinas terkait seperti BMBK, PKPCK, dan PSDA diwajibkan mematuhi jadwal pengadaan barang/jasa guna menghindari risiko tunda bayar di akhir tahun. Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, seperti tanggul dan embung, juga menjadi catatan prioritas.
Kesehatan dan Sosial: Pemenuhan alat medis dan penambahan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada harus segera direalisasikan. Peningkatan mutu layanan di RSUD Abdul Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tidak boleh dikesampingkan.
Rapat Paripurna paripurna ditutup dengan pembacaan Keputusan DPRD oleh Sekretaris Dewan, disusul penandatanganan kesepakatan bersama oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan jajaran Pimpinan DPRD Provinsi Lampung. (*adv)
Penulis Rivan Firmansyah
Menyajikan berita secara objektif, berimbang, dan faktual. Memerangi penyebaran berita bohong (hoaks). Memberikan wawasan mendalam melalui data jurnalistik dan investigasi. Seluruh anggota redaksi wajib menerapkan prinsip jurnalistik 5W+1H (Apa, Siapa, Kapan, Di Mana, Mengapa, Bagaimana).
Saat ini belum ada komentar