BPPRD Lampung Selatan menegaskan aturan kerahasiaan data wajib pajak kepada Banggar DPRD dan memaparkan skema perhitungan PAD sesuai Permendagri No 17/2026.
RS Alamsyah Ratu Perwiranegara Lampung resmi membuka layanan rawat inap non-jiwa & IGD 24 jam. Dilengkapi dokter spesialis dan menerima pasien BPJS Kesehatan.
Dugaan korupsi gaya baru di Setda Lampung Selatan terbongkar. Temuan BPK catat mark-up ATK, perjalanan dinas fiktif, hingga hibah APBD rawan konflik kepentingan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tanggamus sukses meraih predikat Zona Hijau dengan skor kepatuhan 95,14 dari Ombudsman RI. Prestasi gemilang ini didorong oleh 11 inovasi pelayanan publik unggulan, termasuk rekor perekaman KTP-el hingga 104 persen, digitalisasi layanan via WhatsApp “Bunda Dewi”, serta otomatisasi cetak Kartu Keluarga melalui program “AKU LULUS” yang kini menjadi proyek percontohan se-Provinsi Lampung.
Sepanjang tahun 2026, Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Barat sukses mencetak kinerja gemilang melalui ragam inovasi pelayanan publik. Mulai dari penggratisan uji KIR berbasis BLU-e, pembukaan rute perintis DAMRI ke daerah terisolasi, penanganan longsor Liwa-Krui, hingga meraih penghargaan dari PLN atas kepatuhan pajak PJU. Serapan anggaran yang mencapai 96,07% menegaskan Dishub Lambar sebagai birokrasi modern yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kepala BKAD Lampung Barat Sumadi, S.IP., M.M., mendampingi Sekda dan Ketua DPRD dalam rapat evaluasi Raperda Perubahan APBD 2026 di BPKAD Provinsi Lampung guna memastikan keselarasan anggaran pembangunan.
BPPRD Lampung Selatan menggelar rapat bersama OPD dan Kemenkumham guna merumuskan proyeksi target PAD yang realistis dan perubahan Perda Tahun Anggaran 2027.
Warga Natar kini tak perlu jauh ke Kalianda karena BPPRD Lampung Selatan segera menghadirkan layanan Samsat Digital Drive-Thru untuk kemudahan bayar pajak kendaraan yang lebih cepat, dekat, dan transparan.
BPPRD Lampung Selatan menegaskan aturan kerahasiaan data wajib pajak kepada Banggar DPRD dan memaparkan skema perhitungan PAD sesuai Permendagri No 17/2026.
Pemerintah Provinsi Lampung resmi menggunakan APBDP 2026 pada awal November dengan memangkas anggaran seremonial dan rapat hotel demi memprioritaskan alokasi dana pada program pembangunan masyarakat.
Dinas Sosial Provinsi Lampung sukses meraih penghargaan SAKIP dengan predikat Sangat Baik (BB) atas komitmen tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel bertepatan pada momen Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.
