Pemerintahan

Polemik kepemimpinan BPBD Tanggamus: Kepala Pelaksana sakit 4 bulan tanpa penunjukan Plt. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait ancaman kemacetan birokrasi dan legalitas pencairan anggaran bencana daerah.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Bapenda memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap PT Tirta Investama (AQUA) guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tercatat, kontribusi pajak perusahaan mencapai Rp396 juta, diiringi dengan komitmen penyerapan 80 persen tenaga kerja lokal dan pemberdayaan UMKM daerah.

Pemkab Tanggamus resmi menunjuk 5 pejabat strategis sebagai Pelaksana Tugas (Plt) guna mengamankan pelayanan publik pasca-mutasi. Cek daftar lengkapnya di sini

Kepala BPKAD Pringsewu, Olpin Putra, kawal ketat pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026 bersama Banggar DPRD. Fokus pada transparansi dan prioritas pembangunan.

Pemkab dan Bappeda Lampung Selatan percepat validasi data kinerja Program Strategis Nasional (ProSN) Semester I 2026. Targetkan pelaporan akurat dan akuntabel.

Ribuan pelajar SMA/SMK tumpah ruah meriahkan Festival Krakatau 2026 di Bandar Lampung! Disdikbud Lampung all-out sulap Lampung Tapis Karnaval jadi ruang kelas budaya raksasa yang spektakuler. Simak keseruannya di sini!

Pemprov Lampung mempercepat Survei Seismik 2D Gerbera bersama Pertamina untuk memetakan potensi cadangan migas baru, mendorong investasi daerah, dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Dugaan manipulasi pagu anggaran Rp14,7 M Diskominfotik Lampung Selatan. Mengungkap modus pecah paket ATK hingga dana miliaran pembungkam pers.

Kadis ESDM Lampung hadiri IIGCE 2026 di JCC. Indonesia fokus optimalkan potensi panas bumi 23,2 GW demi wujudkan kedaulatan dan kemandirian energi nasional.

Kadis ESDM Provinsi Lampung, Budi Darmawan, resmi menjadi Manajer Cabor Bridge PWI Lampung untuk Porwanas 2027. Tim menargetkan minimal 2 medali emas di rumah sendiri.

Bupati Tanggamus Saleh Asnawi resmi melantik 78 pejabat baru. Mutasi ini tekankan integritas, inovasi, dan budaya kerja Jalan Lurus demi pelayanan publik.

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan mengambil tindakan tegas dengan memblokir rekening bantuan sosial (bansos) bagi sebanyak 17.252 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Langkah ini dilakukan setelah ditemukan indikasi kuat keterlibatan para KPM tersebut dalam aktivitas judi online (judol).

Kepala Dinas Sosial Lampung Selatan, Puji Sukanto, menegaskan bahwa pemblokiran ini merupakan upaya penertiban agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal. “Ya, ada 17.252 KPM yang terindikasi terlibat judi online, dan rekening mereka telah diblokir sementara,” ujarnya.

Puji Sukanto menghimbau kepada KPM yang merasa tidak terlibat judi online namun rekeningnya terblokir untuk segera mengajukan sanggahan. Proses sanggahan dibuka hingga 31 Agustus 2026. KPM dapat mengajukan sanggahan melalui dua saluran resmi:

Aplikasi Cek Bansos resmi.

Menghubungi Pendamping PKH masing-masing.

Dinas Sosial Lampung Selatan juga mengingatkan KPM untuk waspada terhadap penipuan yang memanfaatkan situasi ini. Puji menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan sanggahan adalah gratis dan tidak dipungut biaya apa pun. KPM diharapkan mengikuti prosedur resmi dan tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kemudahan dengan imbalan uang. Langkah ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi KPM yang benar-benar membutuhkan dan mencegah penyalahgunaan dana bansos di masa mendatang.

Dugaan korupsi gaya baru di Setda Lampung Selatan terbongkar. Temuan BPK catat mark-up ATK, perjalanan dinas fiktif, hingga hibah APBD rawan konflik kepentingan.

Dinas Perikanan Tanggamus meninjau calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Semaka dan Pematang Sawa untuk memastikan kesiapan lahan, tata ruang, dan fasilitas infrastruktur pesisir.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat resmi menggandeng PT. Eljohn Tirta Emas Wisata untuk mengembangkan Lumbok Seminung Resort menjadi kawasan wisata terpadu berskala nasional. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas baru di tepian Danau Ranau ini ditargetkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), menarik investor baru, sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat mencatatkan kinerja transformatif pada kuartal III 2026 melalui publikasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), akselerasi digitalisasi transaksi keuangan bersama Bank Lampung, efisiensi anggaran belanja daerah, serta kesigapan alokasi dana pendamping pascabencana. Inisiatif strategis ini menegaskan komitmen Pemkab Lampung Barat dalam mewujudkan tata kelola fiskal yang akuntabel, inovatif, dan responsif guna melindungi kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi dan kebencanaan.

DLH Kabupaten Pringsewu mempercepat reformasi ekologis melalui penanganan sampah berbasis ekonomi sirkular, penguatan Bank Sampah, program Grapisa, serta penegakan regulasi lingkungan terpadu.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus disorot usai penunjukan Soni Yoga sebagai Plt Sekwan DPRD. Keputusan ini dinilai mencederai meritokrasi di tengah skandal mark-up anggaran RUP 2025.

Politeknik Negeri Lampung (Polinela) meneliti ketersediaan bahan baku ikan untuk dukung keberlanjutan UMKM ikan asin di Tanggamus demi menjaga ekonomi pesisir.