Gandeng Kejari, BPPRD Lampung Selatan Gelar Verifikasi dan Evaluasi Penerimaan PBB-P2 serta PBJT di Jati Agung
- account_circle Rivan Firmansyah
- calendar_month 15 jam yang lalu
- visibility 12
- print Cetak

Gandeng Kejari, BPPRD Lampung Selatan Gelar Verifikasi dan Evaluasi Penerimaan PBB-P2 serta PBJT di Jati Agung
JATI AGUNG — Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan terus memacu langkah optimalisasi pendapatan daerah menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Capaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Perdesaan Golongan I, II, dan III serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman Desa di Aula Balai Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kamis (19/11/2026).
Agenda strategis ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan dan perangkat daerah terkait. Forum tersebut difokuskan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mencocokkan data realisasi di lapangan, sekaligus mengevaluasi capaian penerimaan pajak daerah agar berjalan terukur sesuai ketentuan.
Dalam pelaksanaannya, verifikasi dan evaluasi menyasar dua sektor pajak yang memiliki kontribusi langsung dari tingkat desa, yakni PBB-P2 Perdesaan Golongan I, II, dan III serta PBJT atas Makanan dan Minuman Desa. Penyelarasan data ini menjadi langkah krusial untuk mengidentifikasi kendala pemungutan, memastikan tertib administrasi penyetoran, serta memetakan potensi penerimaan yang masih dapat dimaksimalkan.
Sinergi bersama Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan perangkat daerah terkait turut memperkuat aspek pendampingan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, pengawasan terhadap realisasi penerimaan diharapkan berjalan lebih efektif sehingga setiap potensi pajak dapat dikelola secara optimal.
Di samping mengevaluasi angka capaian, kegiatan yang dipusatkan di Balai Desa Jatimulyo ini juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Kepatuhan yang terjaga menjadi kunci utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Melalui optimalisasi penerimaan PBB-P2 dan PBJT tersebut, BPPRD Lampung Selatan berharap kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin kokoh guna menopang pembiayaan program strategis serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. (*)
Penulis Rivan Firmansyah
Menyajikan berita secara objektif, berimbang, dan faktual. Memerangi penyebaran berita bohong (hoaks). Memberikan wawasan mendalam melalui data jurnalistik dan investigasi. Seluruh anggota redaksi wajib menerapkan prinsip jurnalistik 5W+1H (Apa, Siapa, Kapan, Di Mana, Mengapa, Bagaimana).
