Kepatuhan Pajak Kendaraan Baru 46 Persen, Kemendagri Dorong 5 Inovasi Layanan di Rakornas Samsat 2026 Lampung

Kepatuhan Pajak Kendaraan Baru 46 Persen, Kemendagri Dorong 5 Inovasi Layanan di Rakornas Samsat 2026 Lampung

BANDAR LAMPUNG — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama instansi pembina Samsat Nasional terus memperkuat sinergi guna menggenjot kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor yang saat ini dinilai masih rendah. Hal ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Samsat Tahun 2026 yang digelar di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (14/7/2026).

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara nasional turun signifikan dari Rp57,57 triliun pada 2024 menjadi Rp45,99 triliun pada 2025. Kondisi ini menuntut kepala daerah untuk segera merumuskan kebijakan strategis, termasuk pemberian stimulus seperti relaksasi atau pemutihan pajak.

Guna mengatasi tren penurunan tersebut, Fatoni mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan lima inovasi pelayanan Samsat, yaitu digitalisasi layanan, drive thru, Samsat Keliling, Gerai Samsat, serta layanan door to door.

“Pelayanan Samsat harus semakin mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses kapan saja. Harapannya, membayar pajak kendaraan ke depan semudah membeli pulsa atau token listrik,” tegas Fatoni saat membuka Rakornas tersebut.

Urgensi peningkatan pelayanan ini sejalan dengan data yang dipaparkan Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin. Hingga Juni 2026, dari 51,9 juta kendaraan yang jatuh tempo, baru sekitar 24 juta kendaraan yang membayar pajak. Artinya, tingkat kepatuhan nasional baru menyentuh angka 46,28 persen. Awaluddin menekankan bahwa pemanfaatan big data dan integrasi sistem lintas instansi mutlak diperlukan untuk menyelesaikan tantangan ini.

Menanggapi tuntutan transformasi tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang hadir mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan kesiapan daerah dalam mengawal integrasi layanan. Menurutnya, masyarakat tidak lagi mempedulikan batas kewenangan antar-instansi, melainkan hanya menginginkan pelayanan publik yang cepat dan memberi kepastian.

“Keberhasilan ke depan tidak ditentukan oleh besarnya kewenangan institusi, tetapi oleh sinergi operasional. Apalagi dengan berlakunya kebijakan opsen PKB dan BBNKB, sinergi fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus semakin kuat agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Marindo. Ia juga menyoroti pentingnya menyatukan data registrasi kendaraan, kependudukan, perpajakan, dan kecelakaan lalu lintas agar kebijakan yang diambil lebih akurat.

Rakornas Samsat 2026 ini turut dihadiri oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, perwakilan Korlantas Polri, jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dari seluruh Indonesia, serta para pemangku kepentingan terkait. Forum ini diharapkan mampu menyelaraskan orkestrasi tiga pilar Samsat (Pemda, Polri, Jasa Raharja) dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara. (*adv)