Turun Langsung Temui Massa PMII, Wagub Jihan Pastikan Pemprov Lampung Kawal Aspirasi ke Pusat

BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan serta jajaran anggota DPRD Provinsi Lampung turun langsung menemui massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (29/6/2026). Kehadiran jajaran pimpinan daerah di tengah massa aksi ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mengedepankan dialog terbuka yang konstruktif sekaligus menjaga kondusivitas wilayah.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertib tersebut, Jihan menyampaikan apresiasi atas sikap dewasa dan intelektual yang ditunjukkan para mahasiswa saat menyuarakan pendapat di muka umum.

“Kami sangat menghormati dan mengapresiasi aksi rekan-rekan PMII hari ini. Aspirasi telah disampaikan dengan tertib, baik, dan terstruktur, baik secara lisan maupun melalui surat resmi. Pemerintah Provinsi Lampung selalu terbuka terhadap setiap masukan yang bertujuan untuk kemajuan daerah maupun bangsa,” ujar Jihan di hadapan massa aksi.

Dalam forum dialog terbuka itu, perwakilan PMII Lampung memaparkan tujuh poin tuntutan utama yang menyoroti berbagai persoalan krusial di tingkat daerah maupun nasional. Ketujuh tuntutan tersebut meliputi:

• Evaluasi kebijakan ekonomi dan anggaran.

• Reformasi di bidang hukum dan demokrasi.

• Peningkatan alokasi anggaran pendidikan.

• Penyelesaian berbagai konflik agraria.

• Perbaikan tata kelola fiskal daerah.

• Pengawasan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pertambangan.

• Perbaikan tata kelola pembangunan secara menyeluruh.

Menanggapi rincian tuntutan tersebut, Jihan menjelaskan secara lugas mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia menyebutkan bahwa sejumlah isu spesifik yang disoroti mahasiswa—seperti evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), hingga pengesahan RUU Perampasan Aset—merupakan ranah kebijakan Pemerintah Pusat.

Kendati demikian, Jihan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tidak akan lepas tangan dan siap mengambil peran aktif sebagai jembatan penghubung antara suara mahasiswa di daerah dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat.

• “Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meneruskan dan mengawal aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui jalur resmi yang sesuai. Sementara untuk ranah daerah, setiap masukan dari masyarakat dan mahasiswa akan menjadi perhatian serius kami sebagai bagian dari proses pembangunan yang partisipatif,” tegasnya.

Menutup dialog tersebut, Jihan kembali menekankan bahwa ruang komunikasi antara Pemprov Lampung dan seluruh elemen masyarakat akan senantiasa terbuka lebar. Menurutnya, kepedulian serta partisipasi kritis mahasiswa melalui aksi damai merupakan pilar penting dalam memperkuat demokrasi dan memastikan arah pembangunan daerah tetap berpihak pada kepentingan rakyat. (*adv)