Ekonomi & Bisnis

BPS paparkan indikator kemiskinan Lampung Barat periode 2020–2026. Bupati Parosil Mabsus tegaskan program pengentasan kemiskinan Pemkab sudah tepat sasaran.

Kepala DLH Lampung Selatan Yespy Cory bersama DLH Provinsi turun tangan menyegel operasional pabrik PT Indo Thai Coco di Tarahan usai warga keluhkan bau limbah dan air laut menghitam.

Dinas ESDM Provinsi Lampung gelar FGD dan mewajibkan seluruh pemegang IUP disiplin melaporkan RKAB tepat waktu guna mewujudkan tata kelola tambang yang baik.

Pemprov dan DPRD Lampung perketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di SPBU guna memberantas mafia barcode. Aturan beli BBM kini diusulkan wajib cocokkan STNK asli.

Dinas ESDM Provinsi Lampung dan Pertamina sukses gelar inspeksi di SPBU Bandar Lampung. Hasilnya positif, stok Biosolar dan Pertalite dipastikan berlimpah dan aman, penyaluran tertib tanpa pelanggaran, serta penindakan tegas bagi pelaku penyelewengan BBM bersubsidi.

Sepanjang tahun 2026, Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Barat sukses mencetak kinerja gemilang melalui ragam inovasi pelayanan publik. Mulai dari penggratisan uji KIR berbasis BLU-e, pembukaan rute perintis DAMRI ke daerah terisolasi, penanganan longsor Liwa-Krui, hingga meraih penghargaan dari PLN atas kepatuhan pajak PJU. Serapan anggaran yang mencapai 96,07% menegaskan Dishub Lambar sebagai birokrasi modern yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sekda Provinsi Lampung, Dr. Ir. H. Marindo Kurniawan, sukses meraih predikat Lulusan Terbaik dalam Diklat PIM I LAN RI Tahun 2026. Prestasi ini menjadi bukti nyata kapasitas kepemimpinan birokrasi Lampung di kancah nasional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan maju.

Dinas ESDM Provinsi Lampung dan Pansus I DPRD Lampung Timur menggelar konsultasi Raperda RTRW guna menyelaraskan pemetaan wilayah tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sinergi ini bertujuan mengawal tata kelola tambang yang baik dan investasi berwawasan lingkungan.

Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp1,08 triliun untuk infrastruktur jalan pada 2026. Berkaca dari temuan BPK senilai Rp3,16 miliar di tahun sebelumnya terkait kekurangan volume dan spesifikasi, publik menuntut pengawasan ketat dan transparansi agar kualitas jalan tidak dikorbankan demi serapan anggaran semata.

Di bawah kepemimpinan Ir. Budhi Darmawan, Dinas ESDM Provinsi Lampung memulai babak baru dengan memperketat tata kelola tambang, mengakselerasi energi terbarukan (panas bumi), dan memperluas program listrik gratis (BPBL) demi wujudkan kemandirian energi dan inklusi sosial.