Triliunan untuk Jalan Lampung, Anggaran Raksasa, Ujian Nyata Pengawasan

Triliunan untuk Jalan Lampung, Anggaran Raksasa, Ujian Nyata Pengawasan

BANDAR LAMPUNG – Anggaran raksasa bukanlah jaminan otomatis bagi kualitas infrastruktur. Justru, ketika lebih dari Rp1 triliun uang daerah dialokasikan untuk pembangunan jalan, standar pengawasan harus dilipatgandakan.

Pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung mengucurkan dana sekitar Rp1,08 triliun untuk 30 paket pekerjaan jalan. Nilai fantastis ini menempatkan proyek jalan sebagai etalase belanja infrastruktur daerah yang patut diawasi secara saksama, tidak hanya oleh aparat pengawas, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat.

Urgensi pengawasan ini berakar dari rekam jejak tahun sebelumnya. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 11/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.03/01/2026 atas pengelolaan belanja daerah Pemprov Lampung Tahun Anggaran 2025, mencatat temuan bermasalah senilai Rp3,16 miliar di lingkungan Dinas BMBK. Masalah utamanya klasik: kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi yang dipersyaratkan.

Temuan 2025 memang tidak bisa serta-merta dijadikan vonis bahwa proyek 2026 akan bernasib sama. Namun, hal itu adalah red flag (peringatan keras) bagi pemerintah daerah. Dalam konstruksi jalan, kekurangan volume dan spesifikasi yang meleset bukanlah sekadar persoalan administratif. Ini adalah indikator bocornya sistem pengendalian mutu di lapangan.

Spesifikasi menentukan “nyawa” sebuah jalan—mulai dari mutu material, ketebalan, hingga standar teknis pengerjaan. Jika aspek fundamental ini bermasalah hingga lolos menjadi temuan BPK, pertanyaannya bukan lagi sebatas berapa kerugiannya, melainkan mengapa sistem pengawasan bisa kebobolan? Di titik inilah kualitas tata kelola Pemprov Lampung benar-benar diuji.

Memasuki 2026 dengan triliunan rupiah yang kembali dikelola, wajar jika publik menuntut evaluasi menyeluruh. Pertanyaan kritis pun bermunculan: Apakah pengawasan lapangan kini lebih ketat? Apakah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan, dan pengawas benar-benar menjalankan fungsinya? Serta, apa jaminan bahwa uang rakyat hanya dibayarkan untuk proyek yang 100% memenuhi kontrak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah tuduhan, melainkan wujud kontrol sosial atas APBD. Jalan yang dibangun tidak sesuai standar akan lebih cepat rusak, memicu siklus “tambal sulam” yang kembali menguras kas daerah. Pada akhirnya, persoalan kualitas teknis ini berujung pada hilangnya efisiensi belanja daerah dan merugikan masyarakat selaku pengguna jalan.

Oleh karena itu, Pemprov Lampung tidak perlu bersikap defensif. Proyek bernilai besar justru akan mendapat legitimasi kuat jika dibarengi dengan transparansi absolut. Akses informasi mengenai lokasi, nilai kontrak, progres, hingga hasil akhir pekerjaan harus dibuka seluas-luasnya kepada publik. Temuan BPK 2025 harus dijadikan cambuk untuk merombak sistem pengendalian, bukan sekadar catatan administratif yang dijawab di atas kertas.

Pada akhirnya, kesuksesan pembangunan jalan tidak diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya pita yang digunting. Tolok ukur sebenarnya adalah: apakah pekerjaan yang dibayar dengan uang rakyat tersebut sesuai kontrak, bervolume presisi, dan memberikan manfaat jangka panjang?

Rp1,08 triliun adalah peluang emas untuk memperbaiki konektivitas Lampung. Namun, temuan Rp3,16 miliar di tahun sebelumnya adalah pengingat keras. Jangan sampai yang besar hanya anggarannya, sementara yang tertinggal justru kualitas jalannya.(*)