Pemerintahan

BPJS Ketenagakerjaan dan ILO serahkan santunan JKM Rp276,7 juta untuk tiga ahli waris petani kopi Tanggamus guna perkuat perlindungan jaminan sosial.

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan ikuti pembelajaran transformasi digital nasional dari LAN RI untuk perkuat ekonomi digital & kebijakan publik daerah.

Pemprov Lampung luruskan polemik status lahan Jalan Ryacudu. Sekdaprov Marindo Kurniawan tegaskan tidak ada surat bertentangan & lahan bukan aset daerah.

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dorong orkestrasi lintas sektor untuk pengentasan kemiskinan di forum JPT Madya KemenPANRB Jakarta. Simak selengkapnya!

Di Balik Prestasi WTP Mesuji, Bom Waktu Korupsi di Anggaran PUPR 2024. Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.
Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.

Catatan: Deskripsi langsung menyoroti kata kunci utama: korupsi, PUPR Mesuji, WTP, BPK, solar fiktif, dan APBD 2024.

Aroma Busuk Korupsi di Proyek Pasar Tematik: Puluhan Miliar Uang Rakyat Terancam Lenyap. Dugaan korupsi mega proyek Pasar Tematik Wisata Lampung Barat senilai Rp 68 miliar mencuat. Nama PPK Salaffudin terseret dalam pusaran sengkarut, mulai dari modus pemecahan paket hingga nilai kontrak yang fatalnya melebihi HPS.

Sengkarut Proyek Pasar Tematik Rp 68 Miliar, Nama PPK Salaffudin di Pusaran Dugaan Korupsi. Skandal proyek Pasar Tematik Rp 68 Miliar di Lampung Barat terungkap. Simak kejanggalan fatal pengadaan barang dan jasa yang menyeret PPK Salaffudin, termasuk dugaan kolusi dan kontrak yang melanggar aturan lelang.

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.