Pemerintahan

Kepala BPKAD Pringsewu, Olpin Putra, kawal ketat pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026 bersama Banggar DPRD. Fokus pada transparansi dan prioritas pembangunan.

Pemkab dan Bappeda Lampung Selatan percepat validasi data kinerja Program Strategis Nasional (ProSN) Semester I 2026. Targetkan pelaporan akurat dan akuntabel.

Pemprov Lampung mempercepat Survei Seismik 2D Gerbera bersama Pertamina untuk memetakan potensi cadangan migas baru, mendorong investasi daerah, dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Dugaan manipulasi pagu anggaran Rp14,7 M Diskominfotik Lampung Selatan. Mengungkap modus pecah paket ATK hingga dana miliaran pembungkam pers.

Kadis ESDM Lampung hadiri IIGCE 2026 di JCC. Indonesia fokus optimalkan potensi panas bumi 23,2 GW demi wujudkan kedaulatan dan kemandirian energi nasional.

Kadis ESDM Provinsi Lampung, Budi Darmawan, resmi menjadi Manajer Cabor Bridge PWI Lampung untuk Porwanas 2027. Tim menargetkan minimal 2 medali emas di rumah sendiri.

Bupati Tanggamus Saleh Asnawi resmi melantik 78 pejabat baru. Mutasi ini tekankan integritas, inovasi, dan budaya kerja Jalan Lurus demi pelayanan publik.

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan mengambil tindakan tegas dengan memblokir rekening bantuan sosial (bansos) bagi sebanyak 17.252 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Langkah ini dilakukan setelah ditemukan indikasi kuat keterlibatan para KPM tersebut dalam aktivitas judi online (judol).

Kepala Dinas Sosial Lampung Selatan, Puji Sukanto, menegaskan bahwa pemblokiran ini merupakan upaya penertiban agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal. “Ya, ada 17.252 KPM yang terindikasi terlibat judi online, dan rekening mereka telah diblokir sementara,” ujarnya.

Puji Sukanto menghimbau kepada KPM yang merasa tidak terlibat judi online namun rekeningnya terblokir untuk segera mengajukan sanggahan. Proses sanggahan dibuka hingga 31 Agustus 2026. KPM dapat mengajukan sanggahan melalui dua saluran resmi:

Aplikasi Cek Bansos resmi.

Menghubungi Pendamping PKH masing-masing.

Dinas Sosial Lampung Selatan juga mengingatkan KPM untuk waspada terhadap penipuan yang memanfaatkan situasi ini. Puji menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan sanggahan adalah gratis dan tidak dipungut biaya apa pun. KPM diharapkan mengikuti prosedur resmi dan tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kemudahan dengan imbalan uang. Langkah ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi KPM yang benar-benar membutuhkan dan mencegah penyalahgunaan dana bansos di masa mendatang.

Dugaan korupsi gaya baru di Setda Lampung Selatan terbongkar. Temuan BPK catat mark-up ATK, perjalanan dinas fiktif, hingga hibah APBD rawan konflik kepentingan.

Dinas Perikanan Tanggamus meninjau calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Semaka dan Pematang Sawa untuk memastikan kesiapan lahan, tata ruang, dan fasilitas infrastruktur pesisir.