Hukum & Kriminal

Terungkap dugaan manipulasi anggaran dan desain korupsi senilai Rp10 miliar pada RUP APBD 2025 di Dinas PPKBPPP Lampung Barat. Aparat penegak hukum didesak segera turun tangan mengusut modus pemecahan paket dan proyek fiktif.

Kepala DLH Lampung Selatan Yespy Cory bersama DLH Provinsi turun tangan menyegel operasional pabrik PT Indo Thai Coco di Tarahan usai warga keluhkan bau limbah dan air laut menghitam.

Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp1,08 triliun untuk infrastruktur jalan pada 2026. Berkaca dari temuan BPK senilai Rp3,16 miliar di tahun sebelumnya terkait kekurangan volume dan spesifikasi, publik menuntut pengawasan ketat dan transparansi agar kualitas jalan tidak dikorbankan demi serapan anggaran semata.

Skandal dugaan korupsi miliaran rupiah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung terbongkar. Temukan 5 modus operandi penggelembungan anggaran mulai dari perjalanan dinas fiktif hingga manipulasi e-katalog di tengah krisis ekologis daerah.

Dugaan korupsi masif di Disdik Lampung Selatan terbongkar. Temuan BPK RI catat kerugian negara miliaran rupiah lewat modus pecah paket proyek dan manipulasi tender.

Komisi I DPRD Lampung mengunjungi Kanwil BPN Lampung, Senin (31/8/2026), untuk membahas penyelesaian konflik pertanahan (seperti kasus Way Dadi) dan mendorong percepatan pelayanan sertifikasi tanah serta program PTSL demi kepastian hukum masyarakat.

Polemik kepemimpinan BPBD Tanggamus: Kepala Pelaksana sakit 4 bulan tanpa penunjukan Plt. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait ancaman kemacetan birokrasi dan legalitas pencairan anggaran bencana daerah.

Dugaan manipulasi pagu anggaran Rp14,7 M Diskominfotik Lampung Selatan. Mengungkap modus pecah paket ATK hingga dana miliaran pembungkam pers.

Aroma korupsi kembali guncang DPRD Tanggamus. Dari skandal SPPD fiktif 2021 yang mandek, hingga temuan mark-up ekstrem APBD 2025 dan kartel proyek. Baca selengkapnya!

Skandal dugaan KKN dan indikasi ‘tender kurung’ mewarnai proyek Pembangunan Gedung Damkar Kabupaten Tanggamus senilai Rp 1,27 miliar. Proyek di bawah naungan Dinas PUPR ini disorot tajam setelah dimenangkan oleh perusahaan pemborong yang diduga kuat beralamat fiktif. Publik mendesak Kejari Tanggamus segera turun tangan.