LAMPUNG BARAT — Dalam upaya memastikan akses kesehatan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat kembali menegaskan komitmennya terhadap optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif jajaran petinggi daerah dalam agenda “Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Konsultasi Pemenuhan Komitmen dan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Program JKN” yang diselenggarakan di Hotel Novotel, Palembang, pada Kamis (27/8/2026).
Pada pertemuan strategis tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda Lampung Barat, Eric Enrico, S.Hut., M.T., hadir secara langsung mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Barat. Rombongan Pemkab ini juga turut diperkuat oleh kehadiran sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait guna menyelaraskan kebijakan kesehatan lintas sektoral.
Forum evaluasi ini memiliki urgensi yang tinggi karena melibatkan pemangku kebijakan di tingkat kementerian guna meninjau langsung implementasi JKN di daerah. Turut hadir dalam agenda tersebut jajaran pejabat tinggi negara, antara lain:
-
Sesdirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),
-
Sekretaris Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
-
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri.
Kehadiran para perwakilan pusat ini difokuskan untuk memberikan asistensi sekaligus memastikan bahwa setiap pemerintah daerah, termasuk Lampung Barat, telah menjalankan kewajiban penganggaran dan pemenuhan kuota JKN sesuai dengan amanat regulasi yang berlaku.
Dari hasil rapat evaluasi dan konsultasi yang berlangsung intensif tersebut, Pemkab Lampung Barat berhasil mematangkan beberapa langkah strategis, yang bermuara pada penguatan perlindungan kesehatan masyarakat.
Beberapa poin krusial yang dihasilkan meliputi:
-
Optimalisasi Strategi Pembiayaan: Merumuskan skema tata kelola anggaran daerah yang tepat sasaran agar pembiayaan iuran JKN dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa membebani postur APBD secara berlebihan.
-
Akses Keadilan Sosial: Memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan, dengan memprioritaskan distribusi JKN yang adil dan merata di seluruh wilayah.
-
Dukungan Program Strategis Nasional (PSN): Menyelaraskan arah kebijakan daerah untuk berkontribusi langsung pada pencapaian target PSN, yakni terwujudnya visi “Kesehatan untuk Semua”.
Melalui sinergi dan strategi pembiayaan yang telah disepakati dalam forum ini, Pemkab Lampung Barat menargetkan peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat. Ke depannya, seluruh warga di wilayah Bumi Beguai Jejama ini diharapkan dapat mengakses layanan medis yang berkualitas secara gratis dan mudah melalui kepesertaan JKN yang aktif dan terlindungi oleh pemerintah daerah. (*)
