Transparansi Anggaran

Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp1,08 triliun untuk infrastruktur jalan pada 2026. Berkaca dari temuan BPK senilai Rp3,16 miliar di tahun sebelumnya terkait kekurangan volume dan spesifikasi, publik menuntut pengawasan ketat dan transparansi agar kualitas jalan tidak dikorbankan demi serapan anggaran semata.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus disorot usai penunjukan Soni Yoga sebagai Plt Sekwan DPRD. Keputusan ini dinilai mencederai meritokrasi di tengah skandal mark-up anggaran RUP 2025.

Di Balik Prestasi WTP Mesuji, Bom Waktu Korupsi di Anggaran PUPR 2024. Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.
Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.

Catatan: Deskripsi langsung menyoroti kata kunci utama: korupsi, PUPR Mesuji, WTP, BPK, solar fiktif, dan APBD 2024.

Fantastis! Setda Way Kanan Gelontorkan Rp 7,7 Miliar Hanya Untuk Sewa Mobil.Terkuak! Setda Way Kanan gelontorkan Rp 7,7 Miliar untuk sewa mobil dinas. Angka fantastis ini bisa sewa 60+ mobil mewah! Indikasi pemborosan anggaran di Way Kanan? Simak selengkapnya.

Membongkar Dugaan Pesta Pora Anggaran Siluman di DPRD Tanggamus: Rp 32 Miliar APBD 2024 di Bawah Bayang-Bayang Korupsi. Investigasi mendalam mengungkap bagaimana APBD 2024 DPRD Tanggamus senilai Rp 32 Miliar diduga sarat penyelewengan. Temukan rincian anggaran media yang fantastis, pelanggaran aturan pengadaan, dan modus “dana sosialisasi” yang berpotensi merugikan negara. LSM Tunas Bangsa desak KPK dan Kejaksaan turun tangan.