Times Akurat News

Dinkes Pringsewu pastikan 57 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna jamin keamanan pangan.

BPJS Ketenagakerjaan dan ILO serahkan santunan JKM Rp276,7 juta untuk tiga ahli waris petani kopi Tanggamus guna perkuat perlindungan jaminan sosial.

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan ikuti pembelajaran transformasi digital nasional dari LAN RI untuk perkuat ekonomi digital & kebijakan publik daerah.

Pemprov Lampung luruskan polemik status lahan Jalan Ryacudu. Sekdaprov Marindo Kurniawan tegaskan tidak ada surat bertentangan & lahan bukan aset daerah.

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dorong orkestrasi lintas sektor untuk pengentasan kemiskinan di forum JPT Madya KemenPANRB Jakarta. Simak selengkapnya!

Bongkar dugaan korupsi anggaran DLH Lampung TA 2025–2026! BPK & FAGAS soroti rekayasa SPPD fiktif, mark-up katering, hingga vendor E-Katalog bermasalah. Simak analisisnya!

Di Balik Prestasi WTP Mesuji, Bom Waktu Korupsi di Anggaran PUPR 2024. Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.
Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.

Catatan: Deskripsi langsung menyoroti kata kunci utama: korupsi, PUPR Mesuji, WTP, BPK, solar fiktif, dan APBD 2024.

Fantastis! Setda Way Kanan Gelontorkan Rp 7,7 Miliar Hanya Untuk Sewa Mobil.Terkuak! Setda Way Kanan gelontorkan Rp 7,7 Miliar untuk sewa mobil dinas. Angka fantastis ini bisa sewa 60+ mobil mewah! Indikasi pemborosan anggaran di Way Kanan? Simak selengkapnya.

KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat. membongkar dugaan korupsi sistematis dalam Rencana Umum Pengadaan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Pesawaran untuk APBD 2024. Dengan total anggaran Rp 2,45 miliar, analisis mengungkap modus operandi busuk seperti penggelembungan harga (mark-up) brutal pada sewa alat berat dan pakaian dinas, serta pemecahan puluhan paket pengadaan untuk menghindari lelang terbuka. Dugaan semakin diperkuat dengan alokasi anggaran swakelola yang tidak wajar dan berpotensi fiktif. Kepala Dinas DLH, Dra. Linda Sari, M.M., memilih bungkam saat dikonfirmasi, menambah kecurigaan publik atas praktik lancung yang merugikan keuangan negara.

DUGAAN KORUPSI DINAS KESEHATAN TANGGAMUS: Proyek Diatur, Anggaran Janggal, Puskesmas Diduga Diperas. Dugaan korupsi sistematis di Dinas Kesehatan Tanggamus terbongkar. Melibatkan pengaturan lelang proyek DAK, kejanggalan anggaran miliaran, hingga dugaan pungli yang menyasar 24 Puskesmas. Nama Kepala Dinas Taufik Hidayat menjadi sorotan utama.