Pimpin Entry Meeting BPK, Sekdaprov Marindo Pastikan Pengelolaan APBD Lampung Tepat Sasaran dan Akuntabel
BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan tata kelola pembangunan daerah. Mewakili Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Marindo Kurniawan secara resmi memimpin pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung Semester II Tahun 2026. Acara tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Utama, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (7/9/2026).
Dalam arahannya, Marindo menegaskan bahwa BPK RI bukanlah institusi yang berlawanan dengan pemerintah daerah, melainkan mitra strategis dalam mengawal kelancaran roda pembangunan.
“Tujuan akhir dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa program pembangunan yang menggunakan APBD maupun APBN itu tepat sasaran, sesuai dengan regulasi, dan pada akhirnya mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Marindo.
Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung agar kooperatif, serta menjunjung tinggi prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam menyajikan data pendukung yang dibutuhkan tim pemeriksa.
Senada dengan Sekdaprov, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, memaparkan bahwa entry meeting ini bukanlah sekadar penanda dimulainya pengawasan formal administratif. Lebih dari itu, pertemuan ini menjadi titik awal kolaborasi konstruktif guna memastikan pengelolaan keuangan daerah benar-benar bermuara pada terpenuhinya kebutuhan dasar publik secara berkeadilan.
“Saya ingin melihat ini sebagai proses bersama. Kami ingin melihat kembali, apakah kebijakan dan penggunaan sumber daya oleh Pemerintah Provinsi Lampung selama ini sudah benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tegas Nugroho di hadapan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Untuk melaksanakan fungsi pengawasannya pada Semester II Tahun 2026 ini, BPK secara resmi menerjunkan lima tim pemeriksa dengan durasi pemeriksaan pendahuluan selama 20 hari kerja. Fokus audit kali ini difokuskan pada empat pemeriksaan kinerja tematik dan satu pemeriksaan kepatuhan yang mencakup:
Ketahanan Energi Nasional: Pemeriksaan upaya Pemda mendukung pencapaian ketahanan energi nasional (Tahun Anggaran/TA 2025 – Semester I 2026).
Ketahanan Pangan Berkelanjutan: Pemeriksaan upaya Pemda dalam meningkatkan produksi dan keterjangkauan pangan, khususnya pada komoditas tebu/gula, sawit/minyak goreng, dan sapi/daging (TA 2024 – Semester I 2026).
Pelayanan Kesehatan RSUD: Pemeriksaan kinerja untuk mewujudkan tata kelola rumah sakit yang efektif demi optimalisasi pelayanan di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (TA 2025 – Semester I 2026).
Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP): Pemeriksaan efektivitas Pemda dalam pengelolaan BOSP guna menunjang pemenuhan layanan pendidikan (TA 2025 – Semester I 2026).
Pengelolaan Belanja Daerah: Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah.
Dalam momentum yang sama, BPK juga memberikan apresiasi khusus atas capaian kinerja Pemprov Lampung. Pemprov Lampung sukses mencatatkan kenaikan progres penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sebesar 6,04 persen. Prestasi ini menempatkan Pemprov Lampung pada posisi kenaikan tertinggi ketiga di tingkat Provinsi Lampung, sekaligus mendongkrak peringkat nasional dari posisi ke-13 menjadi peringkat ke-9.
Kendati demikian, Nugroho mengingatkan bahwa penyelesaian tindak lanjut tidak boleh hanya berorientasi pada target administratif semata, melainkan harus ditujukan untuk mencabut akar permasalahan secara substantif dan struktural.
Menutup arahannya, Nugroho menegaskan bahwa jajarannya teguh pada komitmen penegakan nilai dasar BPK: Independensi, Integritas, dan Profesionalisme, yang dikawal ketat melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001.
“Kita memang memiliki fungsi dan peran yang berbeda. BPK memeriksa, sementara Pemprov melaksanakan jalannya pemerintahan. Tapi kita dipersatukan oleh kepentingan yang sama, yaitu memastikan pemerintahan di Provinsi Lampung berjalan semakin baik sehingga masyarakat menerima manfaat yang semakin besar,” pungkas Nugroho. (*adv)
