Sinergi DPRD dan BPKP Lampung Pastikan APBD Berdampak Nyata untuk Rakyat

Sinergi DPRD dan BPKP Lampung Pastikan APBD Berdampak Nyata untuk Rakyat

BANDAR LAMPUNG — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya adalah urat nadi pembangunan. Menyadari hal tersebut, DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan keuangan daerah. Tujuannya tegas: memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan tidak sekadar gugur kewajiban administratif, tetapi wajib membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Lampung.

Komitmen ini mengemuka seiring dengan pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung serta Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Lampung periode 2026–2029. Prosesi pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Ir. Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur, Rabu (7/10/2026).

Hadir mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung, Wakil Ketua Komisi I, Ade Utami Ibnu, S.E., menyampaikan bahwa paradigma pengawasan kini harus bergeser dari sekadar kepatuhan aturan menjadi berorientasi pada hasil (result-oriented).

“Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan anggaran dapat dipastikan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegas Ade dalam kesempatan tersebut.

Melalui sinergi bersama BPKP dan AAIPI, sistem pengendalian internal pemerintah daerah diharapkan semakin tangguh. Kolaborasi ini dirancang untuk mampu mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko penyimpangan dalam program pengelolaan anggaran sejak dini.

Dengan pengawasan yang ketat dan berlapis, keberhasilan APBD tak lagi hanya diukur dari tingginya persentase serapan anggaran di akhir tahun. Lebih dari itu, setiap belanja daerah dituntut untuk berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan sosial.

Acara strategis ini turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota, inspektur kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Lampung.

Bagi masyarakat, kolaborasi pengawasan lintas sektor ini memberikan angin segar. Ini menjadi jaminan kepastian bahwa tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sedang berjalan, memastikan anggaran publik benar-benar difokuskan pada kebutuhan yang menjadi prioritas rakyat. Melalui fungsi pengawasan dan penganggarannya, DPRD Provinsi Lampung berjanji akan terus mengawal jalannya APBD agar senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (*)