Fokus Berantas Kemiskinan, Sekdaprov Lampung Dorong Orkestrasi Lintas Sektor di Forum JPT Madya Nasional
JAKARTA — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menekan angka kemiskinan di daerah. Komitmen tersebut dibawa Marindo saat menghadiri agenda strategis Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Mengusung tema besar “Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Pengentasan Kemiskinan”, forum ini menjadi momentum krusial bagi jajaran birokrasi untuk merumuskan langkah nyata. Menurut Marindo, kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah modal utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang mampu menggerakkan roda kolaborasi.
“Penguatan kompetensi harus berjalan selaras dengan semangat kolaborasi agar setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Marindo.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan secara parsial (ego sektoral). Diperlukan sinergi yang kuat dan berkesinambungan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, serta seluruh elemen pemangku kepentingan. Harmonisasi ini diyakini akan membuat program pengentasan kemiskinan menjadi jauh lebih tepat sasaran dan sustainable (berkelanjutan).
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, memaparkan bahwa program relaksasi RPL merupakan langkah terobosan untuk mencetak ASN yang responsif terhadap tantangan zaman.
Purwadi menjelaskan, kebijakan ini mendorong pengembangan kompetensi aparatur yang lebih adaptif dan fleksibel melalui pengakuan pengalaman kerja (empiris) serta pembelajaran nonformal.
“Pengembangan kompetensi ASN ke depannya tidak lagi sekadar teoretis, melainkan harus berbasis pada capaian nyata yang teruji di lapangan,” ujar Purwadi.
Partisipasi aktif Sekdaprov Lampung dalam forum nasional ini diharapkan dapat semakin menguatkan perannya sebagai ‘dirigen’ birokrasi di daerah. Dengan kompetensi yang terus diasah, Sekda dituntut mampu mengorkestrasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kebijakan pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung dapat dieksekusi secara terpadu, efektif, dan terukur.
Turut hadir dalam agenda penting tersebut, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, Sekretaris Utama LAN Andi Taufik, serta jajaran pejabat JPT Madya dari berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah.(*)
