Beranda

Fantastis! Setda Way Kanan Gelontorkan Rp 7,7 Miliar Hanya Untuk Sewa Mobil.Terkuak! Setda Way Kanan gelontorkan Rp 7,7 Miliar untuk sewa mobil dinas. Angka fantastis ini bisa sewa 60+ mobil mewah! Indikasi pemborosan anggaran di Way Kanan? Simak selengkapnya.

KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat. membongkar dugaan korupsi sistematis dalam Rencana Umum Pengadaan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Pesawaran untuk APBD 2024. Dengan total anggaran Rp 2,45 miliar, analisis mengungkap modus operandi busuk seperti penggelembungan harga (mark-up) brutal pada sewa alat berat dan pakaian dinas, serta pemecahan puluhan paket pengadaan untuk menghindari lelang terbuka. Dugaan semakin diperkuat dengan alokasi anggaran swakelola yang tidak wajar dan berpotensi fiktif. Kepala Dinas DLH, Dra. Linda Sari, M.M., memilih bungkam saat dikonfirmasi, menambah kecurigaan publik atas praktik lancung yang merugikan keuangan negara.

DUGAAN KORUPSI DINAS KESEHATAN TANGGAMUS: Proyek Diatur, Anggaran Janggal, Puskesmas Diduga Diperas. Dugaan korupsi sistematis di Dinas Kesehatan Tanggamus terbongkar. Melibatkan pengaturan lelang proyek DAK, kejanggalan anggaran miliaran, hingga dugaan pungli yang menyasar 24 Puskesmas. Nama Kepala Dinas Taufik Hidayat menjadi sorotan utama.

Aroma Busuk Korupsi di Proyek Pasar Tematik: Puluhan Miliar Uang Rakyat Terancam Lenyap. Dugaan korupsi mega proyek Pasar Tematik Wisata Lampung Barat senilai Rp 68 miliar mencuat. Nama PPK Salaffudin terseret dalam pusaran sengkarut, mulai dari modus pemecahan paket hingga nilai kontrak yang fatalnya melebihi HPS.

Sengkarut Proyek Pasar Tematik Rp 68 Miliar, Nama PPK Salaffudin di Pusaran Dugaan Korupsi. Skandal proyek Pasar Tematik Rp 68 Miliar di Lampung Barat terungkap. Simak kejanggalan fatal pengadaan barang dan jasa yang menyeret PPK Salaffudin, termasuk dugaan kolusi dan kontrak yang melanggar aturan lelang.

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Membongkar Dugaan Pesta Pora Anggaran Siluman di DPRD Tanggamus: Rp 32 Miliar APBD 2024 di Bawah Bayang-Bayang Korupsi. Investigasi mendalam mengungkap bagaimana APBD 2024 DPRD Tanggamus senilai Rp 32 Miliar diduga sarat penyelewengan. Temukan rincian anggaran media yang fantastis, pelanggaran aturan pengadaan, dan modus “dana sosialisasi” yang berpotensi merugikan negara. LSM Tunas Bangsa desak KPK dan Kejaksaan turun tangan.