Kinerja Bappeda Lampung Barat, Dari Rasionalisasi Defisit APBD, Promosi Kopi Robusta di HPN 2027, hingga Raihan PPD Terbaik

Kinerja Bappeda Lampung Barat, Dari Rasionalisasi Defisit APBD, Promosi Kopi Robusta di HPN 2027, hingga Raihan PPD Terbaik

LIWA, LAMPUNG BARAT — Memasuki paruh kedua bulan September 2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat menunjukkan manuver strategis dalam mengorkestrasi arah pembangunan daerah. Lembaga perencana ini dihadapkan pada sejumlah agenda krusial, mulai dari mitigasi defisit anggaran, persiapan agenda berskala nasional, hingga pengentasan isu sosial.

Salah satu tantangan terberat yang dihadapi eksekutif bulan ini adalah adanya proyeksi penurunan pendapatan daerah sekitar Rp30,947 miliar. Menyikapi hal tersebut, Bappeda melakukan rasionalisasi arah kebijakan belanja daerah yang dibahas pada Rapat Paripurna DPRD terkait Perubahan APBD 2026 pada Selasa, 8 September lalu.

Alih-alih memotong anggaran seluruh dinas secara pukul rata, Bappeda melakukan penyisiran ketat. Anggaran difokuskan pada program yang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas, sekaligus menjamin bahwa pelayanan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tetap aman dari pemangkasan.

Di sektor ekonomi dan promosi daerah, Bappeda turut mengambil peran sentral. Kepala Bappeda Lampung Barat, Erik Enriko, mendampingi Bupati Parosil Mabsus dalam audiensi bersama pengurus PWI Provinsi Lampung untuk menyambut Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) pada April 2027 mendatang.

Pemerintah daerah melihat kehadiran sekitar 5.000 wartawan nasional ke Lampung sebagai peluang strategis. Bappeda memformulasikan komoditas Kopi Robusta asal Lampung Barat yang telah mengantongi sertifikat Indikasi Geografis (IG) sebagai cendera mata resmi. Langkah ini dirancang untuk mendongkrak rantai pasok UMKM lokal dan memperluas pasar kopi ke tingkat nasional. Selain itu, muncul pula wacana bersejarah untuk mengambil api obor Porwanas dari kawasan panas bumi (geotermal) Suoh, demi mendongkrak pariwisata ekologis daerah.

Dalam tata kelola internal, Bappeda Lampung Barat terus memperkuat integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Digitalisasi ini memastikan usulan dari Musrenbang tingkat desa hingga kecamatan selaras dengan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Pendekatan berbasis data ini juga diterapkan pada isu kesehatan. Melalui “Musrenbang Tematik”, Bappeda memetakan wilayah rentan stunting dengan presisi. Bappeda kemudian menginstruksikan kebijakan lintas sektoral, misalnya mendorong Dinas PUPR untuk membangun sanitasi komunal dan sumber air bersih di desa-desa lokus stunting, yang terbukti secara agresif mampu menekan angka gagal tumbuh pada balita di kawasan tersebut.

Kerja keras teknokratik ini berbuah manis dengan berbagai pengakuan independen. Bappeda berhasil mengantarkan Kabupaten Lampung Barat meraih anugerah sebagai Kabupaten Terbaik I dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Sai Bumi Ruwa Jurai tingkat Provinsi Lampung, dan menjadi wakil ke tingkat nasional.

Tidak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri juga menyematkan predikat “Kabupaten Sangat Inovatif” dalam ajang Innovative Government Award (IGA) dengan Skor Indeks mencapai 62,80, menempatkan kabupaten pegunungan ini di jajaran elit inovasi tata kelola pemerintahan nasional.

Di tengah tantangan geografis rawan bencana dan keterbatasan ruang fiskal, Bappeda Lampung Barat terus berupaya membuktikan bahwa perencanaan yang inovatif dan berbasis data merupakan kunci utama mewujudkan pembangunan daerah yang adaptif dan inklusif.(***)