Skandal Miliaran Anggaran DLH Lampung, Modus Perjalanan Dinas Fiktif, Mark-Up Katering, hingga Vendor Afiliasi Ditelanjangi!
BANDAR LAMPUNG — Di tengah kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung yang stagnan serta krisis pencemaran ekologis yang kian meluas, tata kelola keuangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung justru menyajikan skenario yang sangat memprihatinkan. Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2025 dan 2026 mengindikasikan adanya praktik penyelewengan anggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Analisis forensik terhadap postur RUP DLH 2025 bernilai Rp 7,2 miliar dan RUP 2026 sebesar Rp 6,7 miliar mengungkapkan anatomi penyimpangan anggaran yang diduga kuat disengaja. Transisi kepemimpinan dari mantan Kepala Dinas Emilia Kusumawati kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Riski Sofyan pada pertengahan 2025 terbukti tidak menghentikan pola penganggaran berisiko tinggi tersebut.
Gelombang protes publik pun pecah ketika Front Aksi Anti Gratifikasi (FAGAS) menggelar unjuk rasa mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) menyeret oknum pejabat yang terlibat. Berdasarkan bedah data RUP dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terungkap 5 Pilar Modus Operandi yang merampok uang rakyat di tubuh DLH Lampung:
Salah satu pos anggaran paling janggal ditemukan pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa UPTD Laboratorium Lingkungan di bawah skema BLUD. Pagu anggaran melambung hingga Rp 1,06 miliar (2025) dan Rp 842 juta (2026).
Secara logika teknis, entitas laboratorium berkarakter statis karena fokus uji sampel berada di dalam ruangan. Mengalokasikan dana miliaran untuk perjalanan dinas setara dengan ribuan Surat Perintah Tugas (SPT). Praktik ini diduga kuat sebagai fabrikasi dokumen perjalanan dinas fiktif untuk mencairkan uang saku dan SPPD kosong.
Memanfaatkan otonomi BLUD, DLH menggelontorkan nyaris Rp 1 miliar per tahun untuk Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Swakelola). Alokasi ini sangat rawan disusupi ghost workers (pekerja fiktif) di mana honorarium dicairkan namun masuk kembali ke kantong oknum pejabat.
Tak hanya itu, muncul pos Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (Rp 27,9 juta pada 2025 dan Rp 36 juta pada 2026). Diduga kuat, dana ini dieksekusi menggunakan kuitansi apotek fiktif tanpa pernah dikonversi menjadi asupan gizi nyata bagi petugas lapangan.
Penggelembutan harga terlihat menyolok pada konsumsi rapat. Paket “Belanja Makanan dan Minuman Rapat” Mei 2026 dipatok sebesar Rp 71,42 juta.
Merujuk Standar Biaya Masukan (SBM) Lampung (maksimal Rp 64.000/porsi), anggaran tersebut setara memberi makan 1.116 orang dalam satu kali rapat—sebuah angka yang tidak masuk akal untuk skala rapat internal OPD. Kuat dugaan selisih dana ini dijadikan slush fund (dana taktis pimpinan) melalui kesepakatan cashback dengan penyedia katering.
Untuk menghindari kewajiban Lelang/Tender Terbuka (pagu di atas Rp 200 juta), pejabat DLH melakukan bread-down paket Alat Tulis Kantor (ATK) dan Cetak menjadi puluhan paket Pengadaan Langsung (24 paket ATK & 21 paket cetak pada 2025).
Meski menggunakan E-Purchasing, E-Katalog diakali dengan menginstruksikan vendor afiliasi—seperti PRATAMA PRINTING, PT Maju Tapis Jaya, dan CV Rinas Group—untuk menayangkan barang berharga mark-up hingga ratusan persen. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara eksklusif memilih produk vendor tersebut tanpa pembandingan harga.
Pelanggaran aturan keuangan negara kembali terulang pada rencana Pembayaran Tagihan Listrik 2026 senilai Rp 294,9 juta yang dimasukkan dalam mekanisme Pengadaan Langsung Pihak Ke Tiga. Padahal, UU Keuangan Negara mewajibkan pembayaran utilitas langsung ke PLN via pemindahbukuan.
Selain itu, berdalih persiapan megaproyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Lampung Raya (groundbreaking November 2026), anggaran sewa kendaraan dinas diekspansi hingga ratusan juta. Modusnya: menyewa mobil pribadi milik oknum pejabat sendiri yang dititipkan melalui perusahaan rental bayangan.
Pendarahan anggaran di DLH Provinsi Lampung berdampak langsung terhadap kerusakan alam. Terhentinya target pemulihan kualitas air sungai, pembiaran limbah industri korporasi, hingga menjamurnya tambang ilegal di Way Seputih adalah bukti nyata bahwa pejabat DLH lebih sibuk merekayasa RUP daripada melindungi hak ekologis rakyat Lampung.
Publik menekankan bahwa audit kepatuhan rutin BPK tidak lagi cukup. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Polda Lampung mendesak segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan melakukan Audit Forensik Investigatif:
Membuka jejak digital dan log transaksi E-Purchasing serta E-Katalog.
Memeriksa rekening koran vendor afiliasi dan menelusuri aliran dana (follow the money).
Melakukan uji petik manifests penyeberangan kapal/hotel atas klaim SPPD laboratorium.
Kejahatan kerah putih di sektor lingkungan ini tidak boleh dibiarkan berlindung di balik formalitas dokumen administrasi. Uang rakyat harus diselamatkan, dan aktor intelektual KKN di DLH Lampung harus dimintai pertanggungjawaban pidana.(*RED)
