Trisula Kementerian Turun ke Lampung: Sinergi Koperasi Merah Putih Pacu Kemandirian Ekonomi Desa
BANDAR LAMPUNG, TIMES AKURAT NEWS — Pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap eskalasi pembangunan kawasan pedesaan di Provinsi Lampung. Langkah strategis ini terkonfirmasi melalui kunjungan kerja lintas kementerian yang dipusatkan di Kota Bandar Lampung pada Jumat, 4 September 2026.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung, Slamet Riadi, S.Sos., M.M., secara langsung menyambut kedatangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, S.Pt., M.Si., dalam lawatan strategis tersebut. Kehadiran Mendes PDT ke Bumi Ruwa Jurai ini membawa agenda besar penguatan ekonomi akar rumput.
Usai prosesi penyambutan, Kepala Dinas PMDT langsung mendampingi Mendes PDT menghadiri perhelatan berskala nasional, yakni Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diselenggarakan di Gedung Semergou, kawasan pusat pemerintahan Kota Bandar Lampung.
Seminar KDKMP ini menjadi momentum langka dan krusial karena menghadirkan trisula pemangku kebijakan strategis kabinet. Selain Mendes PDT Yandri Susanto, forum ini turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan serta Menteri Koperasi.
Konsolidasi tiga kementerian sentral di Lampung ini bukan tanpa alasan. Ketiganya membawa misi penyelarasan program (sinergitas) lintas sektoral untuk memastikan bahwa pemberdayaan desa tidak lagi berjalan secara parsial. Melalui instrumen Koperasi Merah Putih, desa-desa di Lampung diproyeksikan menjadi episentrum baru ketahanan pangan nasional sekaligus lokomotif kemandirian ekonomi masyarakat bawah.
Keterlibatan aktif Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam forum ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk siap menjadi eksekutor andal dari visi besar pemerintah pusat. Kolaborasi tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah melalui Koperasi Desa Merah Putih diharapkan segera membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa, efisiensi distribusi pangan, dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung. ***
