AKURATLAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Terkait berita yang beredar di beberapa media terkait dengan belum di bayarnya THR dan Gaji ke-13 para ASN dan Guru ASN Kota Bandar Lampung.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memberikan klarifikasi dalam Konferensi Pers di ruang Rapat Kantor BPKAD setempat, Senin (01/7/2024).
Kepala Badan (Kaban) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, M.Nur Ramdhan, didampingi Kasubag Humas Ali Rozi dalam konperensi persnya mengatakan bahwa, dana untuk pembayaran THR dan Gaji ke-13 itu merupakan wewenang pusat.
“Pemberian THR dan gaji ke-13 di tahun 2023 di mana seluruh pegawai pemerintah Kota Bandar Lampung baik dia Guru, Tenaga Kesehatan maupun yang umum semua dapat, dan apabila ada satu orang yang tidak dapat, pasti pada saat itu sudah protes,” ucapnya.
Ia pun mempertanyakan, perihal munculnya pemberitaan seperti yang telah beredar, lantaran pada saat pemeriksaan BPK ternyata di akhir Desember 2023. “Pemerintah Pusat itu memberikan dana tambahan buat Pemerintah Kota Bandar Lampung yang sebenarnya dana itu adalah untuk mengganti sebagian dana yang kita bayarkan untuk bayar THR maupun gaji 13,” jelasnya.
M. Nur Ramdhan menjelaskan bahwa, yang pertama pemberian dana di akhir tahun dari pemerintah pusat tersebut tidak seluruh pemda mendapatkan kucurannya.
“Bapak/Ibu kalau mau cari, di PMK-nya itu ada. PMK Nomor 207 207 PMK 2 tahun 2023 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji, di situ Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya dapat Rp. 9,9 miliar,”ujarnya.
“Nah kalau bapak ibu lihat di lampirannya di lampiran PMK itu, di wilayah Provinsi Lampung aja, kayak Mesuji enggak dapat, Pemerintah Provinsi tidak dapat, terus beberapa Kabupaten yang lain juga,” tambah Ramdhan.
Menurut M. Nur Ramdhan, kalau ada asumsi bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak membayarkan THR dan gaji 13 Guru itu enggak benar.
“Nah saat ini karena ini sudah ramai dibicarakan di media, Ibu Walikota sedang mempertimbangkan untuk akhirnya memberikan tunjangan bagi guru-guru yang tidak dapat dengan memakai dana sendiri pakai dana APBD,”papar dia. (*)
