Pekerjaan Dinas Perkim Lampung Disoal Masyarakat

Posted by : akuratla December 19, 2023

BANDARLAMPUNG, (AL) – Penyalahgunaan Anggaran Negara yang dikelola melalui Dinas Permukiman (Perkim) Provinsi Lampung terhadap peningkatan infrastruktur jalan lingkungan, menjadi keluhan warga sekitar khususnya warga Gg Cemara 1 dan 2 ruas jalan Cemara Raya Kelurahan Tanjungseneng Kecamatan Tanjungseneng Bandarlampung.

Pasalnya, selain dikerjakan asal jadi dan disinyalir tidak memenuhi standar serta tidak terlihat adanya plang nama proyek, pekerjaan itu juga dilaksanakan pada lingkungan lahan milik pribadi.

Pekerjaan disinyalir asal jadi terdapat juga beberapa jalan lingkungan di wilayah yang sama seperti Gang Kemuning dan Suparman Kelurahan Tanjungseneng, Wijaya Kesuma Kelurahan Waykandis, Kelapa Dua Kelurahan Pematang Wangi disinyalir tidak memenuhi standar dan terkesan asal jadi.

Yang menjadi pertanyaan warga, peningkatan ruas jalan melalui Dinas Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2023 akhir, yang selayaknya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya dilakukan bagi kebutuhan akses jalan pribadi (Dalam lingkungan rumah pribadi).

Hal ini dikatakan Rosmila, Ketua RT.01 LK.II Kelurahan Tanjungseneng dan Jubaidah, warga sekitar yang mengeluh atas penyimpangan pengelolaan anggaran negara melalui Dinas Permukiman tersebut.

Menurut Rosmila, Selasa (19/12/2023), jika anggaran dana untuk pekerjaan peningkatan jalan lingkungan digunakan guna perbaikan jalan pribadi, maka patut diduga menyalahi aturan dan berpotensi terjadinya tindak pidana dalam merealisasikannya.

“Kalau jalan itu punya pribadi bukan jalan umum. Biasanya tertutup karena ada pagarnya. Ini sementara pagar dibuka mungkin karena diaspal. Semua warga sini tau semua kalau jalan itu milik pribadi dan sementara aja pagarnya dibuka,” ujar RT.01 Tanjungseneng.

RT ini juga tidak mengetahui dan tidak mendapat informasi terkait pekerjaan peningkatan jalan tersebut.

Penuturan senada diutakan Jubaidah, yang juga menyayangkan pelaksanaan peningkatan jalan tersebut.

“Sudah sepatutnya pihak pengelola peningkatan jalan mengetahui dan tidak melaksanakan pekerjaan tersebut. Tapi ini malah dibiarkan seolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” keluhnya seraya menunjukkan hasil pekerjaan yang terkesan asal jadi.

Warga lainnya berharap pihak penegak hukum segera mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan, karena bukan tidak mungkin terlaksananya pekerjaan tersebut disegaja untuk menguras uang negara bersama sama.

“Penegak hukum harus turun tangan, karena bukan tidak mungkin ini terjadi dibeberapa tempat untuk menguras uang negara demi kepentingan kelompok dan dilakukan secara bersama sama,” tegasnya.

Guna menanggapi peningkatan jalan yang dikerjakan pada lahan pribadi, Thomas Edwin Kepala Dinas Permukiman Provinsi Lampung melalui Toni selaku Sekretaris Dinas (Sekdis), masih enggan menanggapi.

Ketika dihubungi melalui seluler, walaupun dalam kondisi aktif, namun tidak mendapat respon. (Jul)

RELATED POSTS
FOLLOW US